DALAM pembahasan revisi UU No 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menawarkan konsep megapolitan. Ada yang menduga, tawaran itu lebih ke arah pencarian karier politik berikutnya bagi Sutiyoso. Tetapi, kalau ditinjau dari aspek di luar politik, tentunya tawaran itu begitu memukau.

Tawaran mantan Pangdam V Jaya, yang mampu bertahan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode (1997-2007), dan melewati tahun-tahun penuh gejolak dalam lima masa kepresidenan (Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono) ini, rupanya menarik perhatian khalayak. Bukan hanya karena konsep ini kontroversial, melainkan juga mengandung banyak pertanyaan.

Sebagaimana diberitakan, Jakarta Megapolitan merupakan sebuah konsep manajemen tata ruang. Dalam konsep itu, Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Puncak, dan Cianjur, berada dalam satu manajemen tata ruang yang tentunya berimplikasi kepada kesatuan administrasi. Sementara, hak para eksekutif dan legislatif di wilayah-wilayah itu tidak akan dikurangi, dalam kaitannya dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ibarat galaksi Bima Sakti, Jakarta akan menjadi matahari, kota-kota lain mengi- tari sebagai planetnya. Atau Jakarta adalah bumi, sementara kota-kota lain adalah satelitnya.

Dari segi politik dan pemerintahan, konsep megapolitan ini menyiratkan model-model lama. Akumulasi kapital akan memusat di kota megapolitan itu, sehingga menjadi magnet bagi kekuatan politik mana pun untuk memperebutkannya. Ia bukan hanya akan melanjutkan konsep pembangunan Orde Baru yang mengagungkan pertumbuhan, tetapi juga akan melebarkan kesenjangan antara kelompok-kelompok miskin kota dengan kalangan ekonomi mapan.

Ahmaddin Ahmad (Agustus 2002) telah menulis panjang lebar menyangkut redesain Jakarta. Ia menggarisbawahi, betapa kecenderungan perkembangan megapolitan justru menimbulkan semakin besarnya derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan karena mengalami marginalitas ekonomi, sosial, maupun akses budaya. Selain itu, menajamnya masalah-masalah sosial perkotaan seperti konflik sosial, karakter kejahatan, prostitusi, anak jalanan, dan endemiknya amuk massa yang menyerang rasa tertib sosial (hal 4).

Dehumanisasi

Sejak awal, Jakarta memang tidak layak dibangun. Daerah muara Sungai Ciliwung ini terlalu banyak membawa penyakit-penyakit masyarakat tropis. Ribuan orang Eropa meninggal dunia karena malaria. Tidak heran, kalau Raffles pernah mencoba memindahkannya ke Bogor. Hasil pekerjaan Raffles masih kita rasakan, yakni Kebun Raya Bogor yang menghimpun banyak kekayaan tumbuhan-tumbuhan.

Bahkan, Soekarno pernah berencana mau memindahkan ibu kota negara ini. Tetapi, konflik politik di kalangan elite tidak juga berhasil merealisasikan impian itu. Padahal, sudah banyak contoh dalam sejarah tentang pemindahan pusat-pusat ibu kota negara dan kerajaan. Jakarta terus dibangun, dirubuhkan, dibangun lagi, lantas dirubuhkan kembali.

Ketika kampus-kampus mulai dipindahkan ke luar Jakarta, pusat pemerintahan dan politik tetap dipertahankan. Barak-barak militer dan kepolisian, juga sudah mulai diungsikan ke Cilangkap dan Kelapa Dua, begitu juga Bandara Cengkareng.

Rencana menjadikan Jakarta dan kota-kota sekitarnya dengan konsep megapolitan adalah sebentuk kemunduran ke masa prasejarah. Saat itu, stupa-stupa dan candi-candi dibangun sebagai simbol kemajuan zaman. Manuskrip-manuskrip tidak lagi dipikirkan, sebagai simbol kemajuan ilmu pengetahuan yang sebetulnya juga dihasilkan oleh sejumlah raja dan ratu.

Pembangunan Jakarta pada era Sutiyoso juga memperlihatkan kemunduran itu. Yang bisa dibangun adalah taman-taman, patung-patung, juga jalan-jalan dan gedung-gedung. Sementara, penyakit negara-negara tropis yang berusia berabad-abad terus-menerus hadir, seperti muntaber, tipus, dan bahkan busung lapar. Konsep pembangunan kemanusiaan sama sekali dinafikan. Jakarta menjulang menjangkau awan, sementara kaum miskin papa tergeletak di jalan-jalan dalam keadaan mengenaskan.

Konsep pembangunan Jakarta yang dehumanistis itulah yang sepertinya hendak ditularkan ke kota-kota lain. Herannya, konsep ini seperti hendak melenggang sendirian lewat pertimbangan keuntungan dan keuntungan. Seolah-olah, sebuah kota hanya ditujukan sebagai pusat penumpukan dan pengumpulan kapital. Aspek-aspek sosial, budaya, pengetahuan, dan kemampuan kota itu sendiri tidak diperhatikan.

Satu hal yang tampak nyata adalah usaha terus menerus mengeksploitasi Jakarta sebagai magnet bagi kepentingan politik. Konsep megapolitan mustahil bisa dilepaskan dari konsep megapolitik. Dukungan struktural seperti pengelolaan di tangan satu kementerian atau dibentuknya badan khusus adalah bentuk dari keinginan megapolitik itu.

Sehingga kota-kota lainnya, yang berhubungan dengan Jakarta sebagai megapolitan secara politik haruslah dikuasai oleh satu kelompok politik tertentu. Konsep megapolitan haruslah juga terhubung dengan kesamaan platform dan program kerja masing-masing partai politik, kalau tidak akan muncul diskontinuitas hanya karena kepala daerahnya berbeda program.

Desentralisasi

Padahal, dalam era desentralisasi politik yang sudah mulai berjalan, faktor-faktor lokal sangat dominan. Depok, misalnya, adalah area percontohan konsep pembangunan dan pemerintahan dari Partai Keadilan Sejahtera karena puluhan ribu kader inti PKS tinggal di sana. Sementara Jakarta, masih terkapling- kapling ke dalam berbagai jenis afiliasi politik. Begitu pula Tangerang dan Cianjur. Menafikan sama sekali perbedaan-perbedaan politik itu sama saja dengan menutup mata atas dinamika demokrasi.

Justru, dalam era otonomi daerah yang harus dibangun adalah sentra-sentra ekonomi baru di banyak kota, tidak lantas meletakkan sepuluh telor dalam satu keranjang. Coba bayangkan, dengan dana yang begitu besar terpusat di Jakarta dan sekitarnya, lantas tiba-tiba muncul krisis baru yang entah apa, nasib jutaan orang dipertaruhkan. Ketika Pasar Tanah Abang terbakar, bukan hanya para pedagangnya yang menderita, melainkan juga mengurangi secara signifikan sumber pendapatan masyarakat Sumatera Barat, misalnya, yang biasanya mengirimkan uang miliaran rupiah ke kampungnya. Ketika dunia perbankan di Jakarta rontok pada tahun 1997, orang-orang daerah yang tidak punya simpanan di bank ikut menderita.

Jakarta harus dirapikan, dirampingkan, dan dihentikan pembangunannya. Yang perlu adalah pemeliharaan atas apa-apa yang selama ini ada di atasnya. Bangunan- bangunan kuno dan bersejarah perlu mendapat perhatian. Rumah-rumah kumuh layak ditata sesuai dengan standar kesehatan dan kesejah- teraan hidup.

Orientasi ke dalam masyarakat Jakarta sendiri jauh lebih utama, ketimbang terus mengaitkannya dengan daerah-daerah lain yang memunculkan persoalan baru. Bukankah pembangunan jalan tol Padalarang malah memunculkan polusi dan kemacetan luar biasa di Bandung?

Masih banyak daerah lain yang bisa dibangun. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua adalah daerah-daerah yang memerlukan kota-kota baru yang lebih manusiawi. Beberapa daerah kehilangan penduduk potensialnya karena mereka datang ke Jakarta untuk mendapatkan penghasilan layak.

Harus ada upaya menguranginya, demi tercapainya keadilan dan pemerataan. Jakarta mungkin akan dikenang sebagai kota yang berabad-abad turut menjadi masalah bagi Indonesia, selama ini, bukan malah menjadi solusi dari masalah demi masalah itu. *

Sumber : Suara Pembaruan

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai rapat koordinasi terbatas mengenai penanganan banjir di Kantor presiden Jakarta, Jumat.

“Pemerintah DKI Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, masih dapat mengemban tugas-tugasnya. Dengan demikian kita tidak mengangkatnya menjadi masalah bencana nasional dan diambil ‘over’ oleh Bakornas,” katanya.

Menurut Presiden, pemerintah pusat lebih memilih untuk melihat kondisi pemerintah daerah dalam menentukan status suatu bencana alam.

“Masalah status ini mesti kita pastikan dalam rencana undang-undang tentang bencana alam yang sedang kita godok bersama di DPR karena setiap bencana pastinya isunya mengenai bencana nasional atau bukan,” katanya.

Jika sumber daya masih ada, lanjut presiden, maka semua upaya penanganan dapat ditangani pemerintah daerah dan dalam konteks ini Bakornas hanya bertugas membantu kebutuhan Pemda.

“Kecuali jika skalanya besar sekali seperti yang terjadi di Aceh saat Pemda lumpuh tidak bisa apa-apa maka pemerintah pusat akan mengambil alih,” katanya.

Saat ditanya mengenai munculnya sejumlah usulan pemindahan ibukota dari Jakarta, presiden menolak berkomentar terlalu banyak. “Saya tidak bisa memberikan komentar terlalu dini,” katanya.

Pemindahan ibukota dari Jakarta, lanjutnya barangkali di satu sisi bisa menghindarkan diri dari masalah struktural atau fundamental, tetapi bisa dibayangkan juga masalah dari segi sumber daya dan pendanaan yang akan muncul.

“Oleh karena itu, silahkan jika ada yang punya pendapat. Ini demokrasi, ini tempat kita menyatukan pikiran atau gagasan dan intelektualitas kita, tetapi sebagai kepala negara saya tidak terlalu cepat memberikan statement tepat atau tidak tepat,” katanya.

Namun, presiden juga mengatakan bahwa ide pemindahan ibukota tersebut akan melahirkan kompleksitas tersendiri. Presiden juga mengatakan, ide pemindahan ibukota pernah juga muncul beberapa waktu yaitu ke kota Jonggol di Bogor. “Tetapi apakah Jonggol masih layak, itu perlu dilihat juga. Ide itu kita dengar tetapi sekarang kita masih prioritaskan ke penanganan banjir,” katanya. antara
abi

Sumber : Republika

“Silakan kalau punya pendapat a,b c d. Ini demokrasi, ini tempat untuk menyatukan pemikiran, gagasan dan intelektualitas,” kata SBY di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (9/2/2007).

SBY menjelaskan pemindahan ibukota dari Jakarta bisa dilihat dari berbagai sisi seperti menghindari masalah strukural dan fundamental maupun dana.

“Tapi sebagai kepala negara tidak akan terlalu cepat untuk memberikan statement, tepat
atau tidak tepat,” ujar SBY.

Dalam bayangan SBY, tentu ada kompasitas sendiri unutk memindahkan ibukota ke tempat lain.

“Dulu ada rencana dipindahkan ke Jonggol, tapi apakah masih disable atau tidak. Tapi yang penting adalah dalam demokrasi kita bisa
berkomunikasi lebih lanjut lagi,” terang dia.

Sumber : Detikcom

Jabodetabekjur sudah lama direncanakan secara formal melalui keppres sebagai kawasan yang harus dibangun secara terencana dan terpadu. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kawasan ini telah tumbuh menjadi kawasan yang disharmoni, baik dari aspek pembangunan wilayahnya maupun penataan ruang. Tidak terjalin adanya orkestra musik pembangunan yang seirama.

Masing-masing daerah memainkan irama musiknya sesuai dengan selera masing-masing. Walaupun sudah ada partitur lagu dalam bentuk rencana tata ruang Jabodetabekjur dan sudah dibentuk orkestra band dalam wadah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), dalam kenyataannya, BKSP tidak mampu memainkan perannya. Akibatnya, kelembagaan ini kehilangan roh dan daya geregetnya.

Setiap grup musik daerah otonom lebih menyukai irama musik dari kelompok sendiri, dan terjadilah suara gaduh saling menyalahkan di Jabodetabekjur akibat salah satu pihak selalu merasa dirugikan akibat permainan musik otonomi atau perasaan egoisme sektoral berlebihan.

Adanya niat Gubernur DKI Sutiyoso untuk mengajukan ide Megapolitan Jakarta sebagai dasar penataan kembali irama pembangunan di Jabodetabekjur secara sepihak merupakan suatu ide yang berani dan menimbulkan polemik besar.

Ide ini muncul di tengah ketidakpastian siapa sebenarnya yang paling akan diuntungkan dengan konsep megapolitan ini secara tidak langsung. Akan tetapi, dengan adanya usul RUU tentang Megapolitan Jakarta, semakin menegaskan bahwa kawasan ini tidak bisa ditangani secara setengah hati lagi. Dari sisi kewilayahan fungsional, baik ekologis dan ekonomis kawasan ini sudah sulit untuk dipisahkan.

Sikap kontra yang dikemukakan Provinsi Jawa Barat dan Banten menunjukkan masih adanya keraguan, sejauh mana manfaat yang dapat dirasakan dengan konsep megapolitan ini terhadap eksistensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi.

Apakah kabupaten dan kota di Jabodetabekjur akan dilebur atau tetap dipertahankan, tetapi dengan melakukan revisi pada aturan sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Lewat usulan revisi terhadap UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemprov DKI Jakarta, maka terdapat empat isu pokok yang harus diperjelas RUU tentang Ibu Kota Negara perihal Megapolitan Jakarta ini. Dengan demikian, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dengan pihak Jabar, Banten, dan juga pemerintah pusat.

Keempat isu meliputi (1) kedudukan dan status daerah otonom, (2) pengaturan wilayah tata ruang, (3) pengaturan kawasan khusus, dan (4) penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isi RUU tentang Ibu Kota Negara yang baru ini secara sekilas tak akan mencaplok atau menghilangkan keberadaan daerah otonom di Jabodetabekjur. Hanya saja, masalah kesetaraan antara Jakarta dan tetangganya ini akan jadi ganjalan ke depan jika RUU ini disahkan. Dari aspek tata ruang, permasalahan utama terletak pada Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara adalah melingkupi Jabodetabekjur sebagai kawasan megapolitan.

Substansi ini dianggap terlalu Jakarta-sentris, atau dirasakan akan muncul unsur pemaksaan kehendak pada saat proses penyusunan rencana tata ruang sekaligus dalam masalah pemanfaatan dan pengendalian/perizinan ruangnya.

Untuk pengelolaan kawasan khusus, inti permasalahannya terkait dengan kewenangan pengelolaan beberapa lokasi strategis di Ibu Kota yang masih berada di tangan Sekneg (pusat), seperti kawasan Bandar Kemayoran dan Gelora Bung Karno.

Yang menjadi pertanyaan, bersediakah pusat melepaskan kewenangan pengelolaannya kepada DKI? Poin terakhir yang harus dituntaskan untuk penyelenggaraan pemerintahannya, siapakah yang akan menjadi jenderal atau direktur di kawasan ini? Gubernur DKI, Menteri Koordinator Kawasan Megapolitan, atau seorang Ketua Forum Koordinasi Pembangunan?

Yayat Supriatna Pengajar Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti Jakarta

Sumber : Kompas

Gagasan tersebut terkait dengan penegasan pemisahan fungsi ibukota Negara dengan fungsi lainnya. Pernyataan tersebut sampaikan Wakil Ketua Pansus RUU PR DPR-RI Abdullah Azwar Anas usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU PR dengan beberapa kalangan media massa di Jakarta, Kamis (8/6). Hadir dari kalangan media massa Pemred TPI, Wapemred RCTI, dan Wapemred Republika.

Selama ini Ibukota Jakarta mengemban banyak fungsi, selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat bisnis. Dengan pemindahan ibukota negara diharapkan fungsi administrasi pemerintahan akan lebih efektif. Selain itu pemindahan ini juga diikuti penyebaran penduduk sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta.

“Fungsi-fungsi di ibukota negara terganggu, karena Jakarta sudah sangat padat yang dihuni oleh lebih dari 11 juta penduduk dan mungkin merupakan ibukota negara terpadat di dunia” tutur Azwar Anas.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU Hermanto Dardak mengatakan, hakekatnya penataan kota memang memerlukan pemisahan yang tegas antara beberapa fungsi. Namun untuk memindahkan ibukota negara diperlukan kesiapan yang sangat baik termasuk dalam hal biaya yang sangat besar.

“Kalau realistis kita melihat pendanaan saat ini, yang bisa kita lakukan saat ini ialah penegasan fungsi-fungsi yang ada dapat berperan sebagaimana mestinya” tambah Dardak. Untuk Jakarta misalnya, Hermanto Dardak menjelaskan sudah saatnya membangun tempat tinggal bagi warga dengan desain vertikal.

Hal ini menguntungkan karena dapat menampung jumlah orang banyak dalam lahan yang relatif kecil. Seperti halnya Jepang orang memang tinggal di flat-flat, saat ini pun para eksekutif muda di Jakarta mulai menyukai tinggal di flat.“Untuk menarik orang agar mau tinggal di bangunan vertikal bisa dilakukan dengan pemberian insentif, seperti tarif listrik yang lebih murah misalnya” tambahnya.

Dengan banyak orang yang tinggal dalam bangunan vertikal, diharapkan ruang yang dimanfaatkan sebagai lahan hijau akan bertambah. Selanjutnya para pengembang yang diberikan ijin membangun perumahan vertikal di pusat kota , harus membebaskan luas lahan di lokasi tertentu untuk lahan hijau sebagai preverensi.

Saat ini pemerintah bersama DPR-RI sedang sibuk membahas RUU PR, yang merupakan revisi dari UU PR No. 24 Tahun 1992. UU PR yang baru pada intinya memuat tiga hal pokok. Pertama, adanya insentif dan disinsentif. Bahwa penataan ruang selain bersifat preventif, untuk menjaga apa yang sudah dibangun dalam jangka panjang bisa betul-betul sesuai dengan lahan yang ada. Selain itu juga bersifat kuratif, karena ternyata sekarang ini banyak daerah-daerah yang seharusnya lindung sudah difungsikan untuk hal-hal lain.

Disamping mengatur adanya insentif dan disinsentif juga memperbaiki masalah kewenangan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, provinsi yang dulunya tidak bisa mengawasi kabupaten, dengan UU PR yang baru nanti juga bisa mengawasi kabupaten. Selain itu ada interdependensi antara provinsi dengan kabupaten/kota, yakni ada sistem provinsi yang dilaksanakan di kabupaten.

Sanksi yang dikenakan nantinya kepada pelanggar tata ruang maupun pemberi izin tidak saja berupa sanksi administratif, tetapi juga pidana, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ketegasan sanksi tersebut diambil agar memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja (1992-1997) mengatakan, inisiatif pemindahan Ibu Kota atau pusat pemerintahan negara diperlukan studi mendalam. Pemindahan ibu kota negara, seperti yang pernah disebut-sebut ke Jonggol, dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu jangka panjang.

“Pemindahan Ibu Kota jangan hanya menjadi wacana, tetapi harus menjadi kajian melalui studi mendalam,” kata Surjadi, Rabu (14/6), dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diselenggarakan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Ibu Kota Negara DPR RI.

Surjadi beserta kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta dimintai masukan Pansus RUU Ibu Kota. Berbagai kelompok masyarakat itu di antaranya Badan Musyawarah Betawi, Ikatan Warga Jakarta, Forum Betawi Rempug, Paguyuban Masyarakat Tionghoa, Perkumpulan Masyarakat Ambon, Kerukunan Warga Sulawesi, dan Paguyuban Masyarakat Papua.

Menurut Ketua Pansus RUU Ibu Kota Effendi MS Simbolon, masukan dari kelompok masyarakat etnis di Jakarta terkait terkait dengan komposisi masyarakat yang tinggal di Jakarta terdiri atas banyak etnis.

Dari sebagian kelompok etnis Betawi, misalnya, mengharapkan perhatian pemerintah supaya lebih untuk melestarikan budaya Betawi. (NAW)

 Sumber : kompas

kepada panitia khusus RUU Daerah Ibukota Negara RI di DPR-RI, Rabu (14/6).
Menanggapi wacana pemindahan lokasi ibukota, Surjadi memberikan masukan bahwa pemindahan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu dana yang besar dan kajian yang lebih mendalam untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke luar Jakarta.

Ia juga mengatakan, harus ada naskah akademik yang cukup tentang apa saja yang menjadi wewenang pusat dan apa yang menjadi wewenang DKI secara rinci dengan logika material yang jelas.

“Perlu kejelasan tentang dalam hal-hal apa Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam hal apa ia bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Kewenangan pengaturan transportasi oleh pemerintah DKI dirasa kurang tepat karena pembinaan sektor ini menjadi wewenang pemerintah pusat.

Dewan kota diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang bersih dari unsur-unsur partai politik yang menjadi pendukung kebijakan di tingkat kotamadya. Pengawasan suku dinas dilakukan oleh DPRD dan masyarakat, katanya.

Dengan demikian peran dewan kota adalah sebagai mitra profesional kotamadya dalam pelaksanaan tugasnya. Mengenai lembaga musyawarah kelurahan, Surjadi berpendapat fungsinya harus diperjelas apakah sebagai mitra dalam kegiatan atau sebagai lembaga yang mendorong akuntabilitas publik.

Kepala bidang hukum Bamus Betawi, Widawara Suprida, SH mengatakan, dalam RUU yang akan dibuat perhatian tidak hanya pada aspek pemerintahan dan wilayah tetapi juga pada sisi komunitas masyarakat.

Ia menilai, sebagai inti masyarakat di DKI maka warga masyarakat Betawi perlu mendapat perhatian lebih dan dibentuk lembaga hukum keadatan masyarakat Betawi, sama seperti seperti Papua dan Aceh. “Negara menganut kesatuan masyarakat hukum adat , diijinkan berdasarkan UUD 45 pasal 18b.” (T. ds/id)

Sumber : Depkominfo

Sejumlah anggota Pansus RUU Pemerintah DKI di DPR mengungkapkan hal itu, di ruang Paripurna DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Bandung, Kamis (15/6). Mereka antara lain Endang Karman (FPDIP), Dr. Happy Bone Zulkarnaen, M.S. (F-Golkar), Dra. Hj. Maryamah Nugraha Besoes (F-Golkar), dan Dra. Lena Maryana Mukti (F-PPP).

Rombongan pansus yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Drs. Effendi M.S. Simbolon (F-PDIP) tersebut, diterima Gubernur Jabar Danny Setiawan, Wakil Ketua DPRD Jabar drh. Ahmad Ru’yat, Wakil Gubernur Jabar, Nu’man Abdul Hakim. Hadir saat itu, mantan Anggota Pansus Megapolitan DPRD Jabar serta perwakilan kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota se-Jabar.

Menurut Effendi, penyusunan RUU tersebut dilakukan untuk mengganti UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang sudah tidak memadai lagi. Karena itu, UU tersebut perlu diganti dan disempurnakan agar seusai dengan kedudukan, fungsi, dan peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia.

Gubernur Danny Setiawan mengaku mengapresiasi penyempurnaan draf RUU tentang pemerintaha Provinsi DKI Negara RI Jakarta. Apalagi, draf tersebut telah mencantumkan batas wilayah sebagaimana UU pembentukan daerah otonom lainnya.

Dipindahkan

Pada bagian lain, Ibu kota negara RI harus dipindahkan dari Jakarta selambat-lambatnya 10 tahun lagi atau Tahun 2016. Sebab, saat ini Jakarta sudah sangat padat sehingga sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Berdasarkan hal itu, pemerintah hendaknya segera menyusun konsep mulai sekarang.

”Kalau pemerintah berpikiran cerdas dan mau capek, ya harus sudah merancang pemindahan ibu kota dari sekarang. Bagaimanapun, 10 tahun dari sekarang sudah harus pindah. Jadi, lima tahun ke depan mesti sudah ditindaklanjuti,” ujar Anggota DPR, Ryaas Rasyid kepada ”PR” di gedung DPRD Jabar, Kamis kemarin.

Pendapat Ryaas tersebut, menyikapi munculnya wacana tentang pemindahan ibu kota negara, termasuk diusulkan Gubernur Jabar. Dia sendiri mengaku sepakat dengan usulan itu, mengingat Jakarta sudah sangat padat dan sumpek. ”Saya akan berjuang di DPR terhadap usulan pemindahan ibu kota negara,” katanya menambahkan.

Sedangkan tentang lokasi yang tepat untuk ibu kota negara, menurut Ryaas, sebaiknya di Jawa. Alasannya, Pulau Jawa sudah sangat padat dan jenuh. ”Paling aman ke Kalimantan. Apalagi di sana tidak ada gempa bumi, kecuali banjir. Tapi, kalau banjir kan tinggal bikin kanal. Selain itu, tanahnya juga masih luas. Hanya memang investasinya besar,” tuturnya.

Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah ini menyatakan pula, jika Kalimantan dijadikan Ibu Kota negara, maka diperkirakan bisa bertahan hingga 200-300 tahun ke depan. Hal itu disebabkan masih banyak lahan kosong di sana.

Sebelumnya, Ryaas menjelaskan, lamanya masa pemindahan ibu kota negara hingga 10 tahun, karena pemerintah harus membangun pusat pemerintahan baru. Selain itu, mereka juga harus memindahkan kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor kedutaan besar, dan fasilitas lainnya, seperti lapangan terbang. (A-136) ***

Sumber : Pikiran Rakyat

“Saya kira ide pemindahan ibukota negara ini tidak lagi sekadar wacana, tapi harus menjadi sebuah keputusan politik pemerintah. Pemerintah harus berani melakukan itu. Dan DPR akan mendorong agar ini segera dilakukan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Sofyan Mile, kepada Surabaya Post di Jakarta, Rabu (7/2) siang tadi.

Menurut Mile, beberapa pakar sudah memberi pandapatnya tentang pemindahan ibukota negara ini. Pemindahan ibukota ini katanya sangat baik untuk Indonesia ke depan. Namun sayang hingga kini ide pemindahan ini kurang mendapat dukungan. Minimnya dukungan ini karena selalu dikait-kaitkan dengan misteri atau yang bersifat kesejarahan. “Sebenarnya sejarah itu kan hanya bersifat catatan historical saja. Tidak terlalu berpengaruh,” katanya.

Ditegaskannya, konsep pemindahan kota ataupun warga itu bisa dilakukan. Artinya, memindahkan ibukota bukan hal baru. Karena Indonesia pernah terpaksa memindahkan ibukotanya ke Jogjakarta dan Bukittinggi akibat perang kemerdekaan. Bahkan rencana memindahkan ibukota juga bukan tidak ada. Pemerintah Hindia Belanda pernah mempersipkan Bandung sebagai ibukota negara untuk menggantikan Batavia, tetapi rencana ini gagal akibat Perang Dunia II. Mantan Presiden Soekarno juga pernah merencanakan Palangkaraya sebagai ibukota negara, tetapi belum sempat terealisasi. Selain itu, beberapa negara memiliki lebih dari satu ibukota negara. Sebagai contoh Malaysia memiliki dua kota yang berfungsi sebagai ibukota: Kualalumpur dan Putrajaya atau Belanda memiliki Amsterdam dan Den Haag. Bahkan Afrika Selatan memiliki tiga buah ibukota sekaligus yaitu Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein.

Juga Jerman, sudah tiga kali dilakukan pemindahan ibukota negara. Dan tidak ada masalah. “Pemindahan di Malaysia ini berjalan lancar. Sebenarnya kita yang punya gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara ini. Tetapi kita kalah cepat dengan Malaysia. Jadi, bukan hal yang tabu kalau memang mau dilakukan. Tetapi prinsipnya, sejauh mana konsep pemerintah itu bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat atau warganya,” tutur politisi Golkar ini.

Karena itu, katanya, pemindahan ibukota negara je Jonggol layak dipertimbangkan. Diakuinya dari segi jarak, Jonggol sangat jauh. Jonggol termasuk ruang lingkup Pemda Bogor. Tapi kalau didukung dengan sistem transportasi yang bagus, jarak itu bukan persoalan serius. Apalagi dengan sistem transportasi yang bagus yang bisa menjamin seorang bisa tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu. “Jadi, saya kira, pemindahan ke Jonggol itu sebuah konsep yang baik. Apakah warganya yang dipindahkan atau pusat pemerintahan yang dipindahkan? Yang jelas ini harus menjadi kebutuhan,” imbuhnya.

Dukungan pemindahan ibukota negara juga datang dari politisi Partai Demokrat (PD), Adjie Massaid. Menurutnya, ide memindahkan ibukota Negara di luar Jakarta sangat baik. Sebab selama ini kota pemerintahan dan kota niaga bersatu maka pemerataan pembangunan tidak akan tercapai. Namun tidak demikian kalau itu dipisahkan. “Kalau seandainya kota pemerintahan dipisahkan dengan kota niaga itu akan terjadi yang namanya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ditegaskannya, kondisi Jakarta saat ini sangat tidak ideal. “Kalau kita perhatikan semuanya ada di Jakarta, mulai dari ibukota negara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Kondisi ini tentu tidak ideal, fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain. Idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibukota dipindahkan ke kota lain,” ujarnya.

Karena itu, perlu dipikirkan dengan baik rencana pemindahan ibukota negara itu ke Jonggol. Sebab ini sudah menjadi kebutuhan.

Soal anggaran? Adji mengaku bukan menjadi persoalan. Indonesia katanya negara yang sangat kaya. Karena itu, dari segi anggaran bukanlah persoalan yang serius. “Jadi, memang harus dipisahkan antara birokrat dan swasta,” tuturnya. (mer)
Sumber : Surabaya Post