Megapolitik megapolitan

Oleh : Indra J. Piliang

DALAM pembahasan revisi UU No 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menawarkan konsep megapolitan. Ada yang menduga, tawaran itu lebih ke arah pencarian karier politik berikutnya bagi Sutiyoso. Tetapi, kalau ditinjau dari aspek di luar politik, tentunya tawaran itu begitu memukau.

Tawaran mantan Pangdam V Jaya, yang mampu bertahan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode (1997-2007), dan melewati tahun-tahun penuh gejolak dalam lima masa kepresidenan (Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono) ini, rupanya menarik perhatian khalayak. Bukan hanya karena konsep ini kontroversial, melainkan juga mengandung banyak pertanyaan.

Sebagaimana diberitakan, Jakarta Megapolitan merupakan sebuah konsep manajemen tata ruang. Dalam konsep itu, Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Puncak, dan Cianjur, berada dalam satu manajemen tata ruang yang tentunya berimplikasi kepada kesatuan administrasi. Sementara, hak para eksekutif dan legislatif di wilayah-wilayah itu tidak akan dikurangi, dalam kaitannya dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Presiden: Banjir di Jakarta Bukan Bencana Nasional

Pemerintah Pusat tidak menetapkan bencana banjir yang terjadi di Jakarta, sebagai kategori bencana nasional, karena memandang pemerintah daerah masih dapat berfungsi dengan baik dan masih dapat melakukan tugas-tugasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai rapat koordinasi terbatas mengenai penanganan banjir di Kantor presiden Jakarta, Jumat.

“Pemerintah DKI Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, masih dapat mengemban tugas-tugasnya. Dengan demikian kita tidak mengangkatnya menjadi masalah bencana nasional dan diambil ‘over’ oleh Bakornas,” katanya.

Menurut Presiden, pemerintah pusat lebih memilih untuk melihat kondisi pemerintah daerah dalam menentukan status suatu bencana alam.

“Masalah status ini mesti kita pastikan dalam rencana undang-undang tentang bencana alam yang sedang kita godok bersama di DPR karena setiap bencana pastinya isunya mengenai bencana nasional atau bukan,” katanya.

SBY Persilakan Wacana Pemindahan Ibukota

Presiden SBY mempersilakan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta. Menurut SBY, dalam berdemokrasi setiap orang bebas berpendapat.

“Silakan kalau punya pendapat a,b c d. Ini demokrasi, ini tempat untuk menyatukan pemikiran, gagasan dan intelektualitas,” kata SBY di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (9/2/2007).

SBY menjelaskan pemindahan ibukota dari Jakarta bisa dilihat dari berbagai sisi seperti menghindari masalah strukural dan fundamental maupun dana.

“Tapi sebagai kepala negara tidak akan terlalu cepat untuk memberikan statement, tepat
atau tidak tepat,” ujar SBY.

Dalam bayangan SBY, tentu ada kompasitas sendiri unutk memindahkan ibukota ke tempat lain.

“Dulu ada rencana dipindahkan ke Jonggol, tapi apakah masih disable atau tidak. Tapi yang penting adalah dalam demokrasi kita bisa
berkomunikasi lebih lanjut lagi,” terang dia.

Sumber : Detikcom

Mencermati Pro-Kontra Megapolitan Jabodetabekjur

Oleh Yayat Supriatna

Jabodetabekjur sudah lama direncanakan secara formal melalui keppres sebagai kawasan yang harus dibangun secara terencana dan terpadu. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kawasan ini telah tumbuh menjadi kawasan yang disharmoni, baik dari aspek pembangunan wilayahnya maupun penataan ruang. Tidak terjalin adanya orkestra musik pembangunan yang seirama.

Masing-masing daerah memainkan irama musiknya sesuai dengan selera masing-masing. Walaupun sudah ada partitur lagu dalam bentuk rencana tata ruang Jabodetabekjur dan sudah dibentuk orkestra band dalam wadah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), dalam kenyataannya, BKSP tidak mampu memainkan perannya. Akibatnya, kelembagaan ini kehilangan roh dan daya geregetnya.

Setiap grup musik daerah otonom lebih menyukai irama musik dari kelompok sendiri, dan terjadilah suara gaduh saling menyalahkan di Jabodetabekjur akibat salah satu pihak selalu merasa dirugikan akibat permainan musik otonomi atau perasaan egoisme sektoral berlebihan.

Adanya niat Gubernur DKI Sutiyoso untuk mengajukan ide Megapolitan Jakarta sebagai dasar penataan kembali irama pembangunan di Jabodetabekjur secara sepihak merupakan suatu ide yang berani dan menimbulkan polemik besar.

Ide ini muncul di tengah ketidakpastian siapa sebenarnya yang paling akan diuntungkan dengan konsep megapolitan ini secara tidak langsung. Akan tetapi, dengan adanya usul RUU tentang Megapolitan Jakarta, semakin menegaskan bahwa kawasan ini tidak bisa ditangani secara setengah hati lagi. Dari sisi kewilayahan fungsional, baik ekologis dan ekonomis kawasan ini sudah sulit untuk dipisahkan.

PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA DAPAT MASUK DALAM RUU PR

Usulan memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke tempat lain dapat merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dimasukkan dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR).

Gagasan tersebut terkait dengan penegasan pemisahan fungsi ibukota Negara dengan fungsi lainnya. Pernyataan tersebut sampaikan Wakil Ketua Pansus RUU PR DPR-RI Abdullah Azwar Anas usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU PR dengan beberapa kalangan media massa di Jakarta, Kamis (8/6). Hadir dari kalangan media massa Pemred TPI, Wapemred RCTI, dan Wapemred Republika.

Selama ini Ibukota Jakarta mengemban banyak fungsi, selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat bisnis. Dengan pemindahan ibukota negara diharapkan fungsi administrasi pemerintahan akan lebih efektif. Selain itu pemindahan ini juga diikuti penyebaran penduduk sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta.

“Fungsi-fungsi di ibukota negara terganggu, karena Jakarta sudah sangat padat yang dihuni oleh lebih dari 11 juta penduduk dan mungkin merupakan ibukota negara terpadat di dunia” tutur Azwar Anas.

Surjadi Soedirdja: Perlu Studi Mendalam

Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja (1992-1997) mengatakan, inisiatif pemindahan Ibu Kota atau pusat pemerintahan negara diperlukan studi mendalam. Pemindahan ibu kota negara, seperti yang pernah disebut-sebut ke Jonggol, dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu jangka panjang.

“Pemindahan Ibu Kota jangan hanya menjadi wacana, tetapi harus menjadi kajian melalui studi mendalam,” kata Surjadi, Rabu (14/6), dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diselenggarakan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Ibu Kota Negara DPR RI.

Surjadi beserta kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta dimintai masukan Pansus RUU Ibu Kota. Berbagai kelompok masyarakat itu di antaranya Badan Musyawarah Betawi, Ikatan Warga Jakarta, Forum Betawi Rempug, Paguyuban Masyarakat Tionghoa, Perkumpulan Masyarakat Ambon, Kerukunan Warga Sulawesi, dan Paguyuban Masyarakat Papua.

Menurut Ketua Pansus RUU Ibu Kota Effendi MS Simbolon, masukan dari kelompok masyarakat etnis di Jakarta terkait terkait dengan komposisi masyarakat yang tinggal di Jakarta terdiri atas banyak etnis.

Dari sebagian kelompok etnis Betawi, misalnya, mengharapkan perhatian pemerintah supaya lebih untuk melestarikan budaya Betawi. (NAW)

 Sumber : kompas

 

Status Kepala Daerah DKI Tidak Perlu Setingkat Menteri

“Buat apa jabatan tinggi-tinggi tapi nggak puguh kewenangannya,” kata Surjadi

kepada panitia khusus RUU Daerah Ibukota Negara RI di DPR-RI, Rabu (14/6).
Menanggapi wacana pemindahan lokasi ibukota, Surjadi memberikan masukan bahwa pemindahan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu dana yang besar dan kajian yang lebih mendalam untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke luar Jakarta.

Ia juga mengatakan, harus ada naskah akademik yang cukup tentang apa saja yang menjadi wewenang pusat dan apa yang menjadi wewenang DKI secara rinci dengan logika material yang jelas.

“Perlu kejelasan tentang dalam hal-hal apa Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam hal apa ia bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Kewenangan pengaturan transportasi oleh pemerintah DKI dirasa kurang tepat karena pembinaan sektor ini menjadi wewenang pemerintah pusat.

 

RUU DKI tak Terkait Megapolitan

10 Tahun Lagi Ibu Kota Negara Harus Dipindah ke Lokasi Lain
Panitia khusus RUU tentang Pemerintahan Prov. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) tidak terkait dengan konsep megapolitan, seperti pernah diwacanakan Gubernur DKI Jakarta. Terkait hal itu, pansus meminta pemerintah dan masyarakat Jabar tidak mencurigai ada sponsor tertentu.

Sejumlah anggota Pansus RUU Pemerintah DKI di DPR mengungkapkan hal itu, di ruang Paripurna DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Bandung, Kamis (15/6). Mereka antara lain Endang Karman (FPDIP), Dr. Happy Bone Zulkarnaen, M.S. (F-Golkar), Dra. Hj. Maryamah Nugraha Besoes (F-Golkar), dan Dra. Lena Maryana Mukti (F-PPP).

Rombongan pansus yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Drs. Effendi M.S. Simbolon (F-PDIP) tersebut, diterima Gubernur Jabar Danny Setiawan, Wakil Ketua DPRD Jabar drh. Ahmad Ru’yat, Wakil Gubernur Jabar, Nu’man Abdul Hakim. Hadir saat itu, mantan Anggota Pansus Megapolitan DPRD Jabar serta perwakilan kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota se-Jabar.

Menurut Effendi, penyusunan RUU tersebut dilakukan untuk mengganti UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang sudah tidak memadai lagi. Karena itu, UU tersebut perlu diganti dan disempurnakan agar seusai dengan kedudukan, fungsi, dan peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia.

Ketua MPR Tolak Wacana Pemindahan Ibukota

HIDAYAT NURWAHID Ketua MPR RI menolak wacana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain. Wacana pemindahan Ibukota Indonesia ini muncul karena Jakarta selalu direndam banjir setiap tahunnya.

Dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya melaporkan, waktu memimpin kerja bakti bersih-bersih di Manggarai Jakarta Selatan tempat korban banjir, Kamis (08/02), HIDAYAT mengatakanm, sekarang ini bukan waktu yang tepat membahas pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain. Apalagi alasannya hanya karena banjir.

Menurut HIDAYAT, wacana pemindahan Ibukota Negara itu merupakan sikap buru-buru dan emosional. Yang penting sekarang ini membantu masyarakat yang terkena dampak banjir dan membantu proses evakuasi.

Mendesak, Memindah Ibukota Negara

Setelah lama tak terdengar, gagasan pemindahan ibukota negara atau pusat pemerintahan negara ke kawasan khusus di luar Jakarta kembali diwacanakan. Gagasan ini muncul setelah sejumlah aktivitas di Jakarta lumpuh total diterjang banjir selama sepekan terakhir.

“Saya kira ide pemindahan ibukota negara ini tidak lagi sekadar wacana, tapi harus menjadi sebuah keputusan politik pemerintah. Pemerintah harus berani melakukan itu. Dan DPR akan mendorong agar ini segera dilakukan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Sofyan Mile, kepada Surabaya Post di Jakarta, Rabu (7/2) siang tadi.

Menurut Mile, beberapa pakar sudah memberi pandapatnya tentang pemindahan ibukota negara ini. Pemindahan ibukota ini katanya sangat baik untuk Indonesia ke depan. Namun sayang hingga kini ide pemindahan ini kurang mendapat dukungan. Minimnya dukungan ini karena selalu dikait-kaitkan dengan misteri atau yang bersifat kesejarahan. “Sebenarnya sejarah itu kan hanya bersifat catatan historical saja. Tidak terlalu berpengaruh,” katanya.